H. Diki Rohani Pimpin Apdesi KBB Periode 2026–2031, Usung Visi Ekonomi Digital dan Inklusivitas Desa

SRIKANDIPOST, KAB. BANDUNG BARAT,— Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung Barat (KBB) resmi memiliki pemimpin baru untuk periode 2026–2031. H. Diki Rohani, S.Pt., Kepala Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, terpilih sebagai Ketua DPC Apdesi KBB melalui pemilihan internal yang berlangsung pada Rabu (9/9/2026). Diki meraih mandat kuat dengan perolehan 10 suara dari 18 pemilih, mengungguli kandidat lainnya, H. Ayi dari Kecamatan Cipongkor.

Kemenangan ini menandai babak baru kepemimpinan organisasi yang menaungi seluruh kepala desa di KBB. Diki dinilai memahami secara mendalam keragaman potensi dan tantangan desa di wilayah Bandung Barat, mulai dari kawasan wisata hingga daerah agraris, sehingga diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan yang lebih pragmatis dan solutif di tingkat akar rumput.

Dalam visi dan misinya, Diki menempatkan penguatan ekonomi mandiri desa sebagai prioritas utama. Ia menekankan pentingnya optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa (Kopdes) yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Kendati demikian, Diki menyadari tidak semua desa memiliki sumber daya, lahan, maupun kemampuan manajemen yang setara.

“Kami tidak bisa menerapkan satu resep untuk semua desa. Pendekatan kami akan bersifat kolaboratif; Apdesi akan menjadi fasilitator untuk mencari solusi teknis bagi desa-desa yang masih terkendala infrastruktur atau sumber daya manusia,” ungkap Diki seusai pemilihan.

Kepengurusan baru berencana segera membentuk tim formatur dan menggelar musyawarah kerja guna merumuskan program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing desa.

Terkait wacana digitalisasi demokrasi desa, khususnya rencana penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Diki menegaskan dukungan terhadap modernisasi, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan inklusivitas. Ia mengingat kesenjangan jaringan internet di sejumlah wilayah serta keterbatasan akses teknologi bagi kelompok rentan—seperti lansia dan warga berkebutuhan khusus—harus menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan diterapkan.

“Demokrasi harus adil dan merata. Jika e-voting diterapkan tanpa mitigasi risiko terhadap mereka yang gagap teknologi atau tinggal di zona blank spot, kita justru berpotensi mendiskualifikasi hak pilih sebagian warga. Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal sebelum sistem ini diimplementasikan secara penuh,” tegasnya.

Ke depan, Apdesi KBB di bawah kepemimpinan Diki bertekad memposisikan diri bukan hanya sebagai organisasi profesi, melainkan sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Organisasi ini akan mengawal kebijakan agar tepat sasaran di tingkat desa, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan potensi lokal masing-masing desa.

Langkah konkret pertama yang akan segera dilakukan adalah penyusunan struktur kepengurusan yang lengkap dan solid, diharapkan menjadi motor penggerak terwujudnya desa-desa yang mandiri, maju, dan sejahtera di Kabupaten Bandung Barat dalam lima tahun ke depan. (d)