DPRD dan Pemkab Bandung Barat Resmi Sepakati KUA-PPAS 2027, Penataan Aset dan Transportasi Jadi Prioritas Utama

SRIKANDIPOST, KAB. BANDUNG BARAT, 31 Agustus 2026,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat yang berlangsung Senin (31/8/2026). Penandatanganan ini menandai tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat untuk tahun mendatang.

Ketua DPRD M. Mahdi: Kesepakatan KUA-PPAS Bukti Sinergitas Lembaga Berjalan Baik

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, M. Mahdi, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas terselesaikannya pembahasan serta tersepakatinya KUA-PPAS 2027 secara bersama-sama antara lembaga legislatif dan eksekutif.

“Alhamdulillah kesepakatan KUA-PPAS 2027 telah selesai, bahkan sudah ditandatangani,” ujar M. Mahdi usai pelaksanaan Rapat Paripurna.

Menurutnya, dokumen ini merupakan landasan awal dan tahapan krusial sebelum masuk ke pembahasan APBD secara terperinci. Mahdi juga menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Tahun Anggaran 2027, di antaranya penataan serta pendataan aset daerah secara menyeluruh dan akuntabel.

“Banyak sebenarnya PR yang harus dituntaskan di tahun 2027, paling tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Pansus IX dan X, terutama di sektor aset-aset. Ini harus terdefinisi dengan baik, terurai, jangan sampai ada aset-aset yang terlewatkan,” tegasnya.

Selain persoalan pengelolaan dan pendataan aset daerah, Ketua DPRD juga menekankan bahwa sektor transportasi menjadi prioritas utama yang harus mendapat perhatian serius pada tahun 2027, mengingat urusan ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat luas di Kabupaten Bandung Barat. 

“Yang keduanya masalah transportasi. Ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk masyarakat Bandung Barat,” tambah Mahdi.

Bupati Jeje: KUA-PPAS 2027 Sebagai Landasan Pembangunan yang Berkeberkahan

Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Jeje, menyambut baik dan mengapresiasi tersepakatinya KUA-PPAS 2027. Ia berharap dokumen tersebut dapat menjadi landasan yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat yang berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan kepada kita semua dalam membangun Kabupaten Bandung Barat yang semakin amanah,” ujar Bupati Jeje dengan penuh harap.

Langkah Selanjutnya Menuju Penyusunan APBD 2027

Dengan telah disepakatinya KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama DPRD selanjutnya akan melanjutkan ke tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi dasar arah kebijakan pembangunan dan penganggaran yang lebih terarah, transparan, akuntabel, serta benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat.(DI)