Lima Kali Berturut-Turut, Pemkab Bandung Barat Kembali Raih Opini WTP dari BPK

SRIKANDIPOST,  KABUPATEN BANDUNG BARAT,- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Penyerahan ini berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada Jumat (23/05/2025).

Laporan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, Bapak Eydu Oktain Panjaitan, kepada Bupati Bandung Barat, Bapak Jeje Ritchie Ismail, dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Bapak Muhammad Mahdi.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK RI menyampaikan bahwa berdasarkan hasil audit, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2024. Opini ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya.

“Berharap hasil pemeriksaan ini dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,” ujarnya.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian opini WTP kelima yang berhasil diraih oleh Pemkab Bandung Barat.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat Bandung Barat dan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah serta para pemangku kepentingan. Raihan ini merupakan hasil kerja keras bersama,” ungkap Jeje.

Ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan demi perbaikan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan bertanggung jawab.

“Penyerahan LHP ini merupakan bagian dari mandat konstitusional BPK dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Opini WTP merupakan citra positif bagi pemerintah daerah karena menjadi indikator bahwa roda pemerintahan dikelola secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Keberhasilan meraih kembali opini WTP menjadi bukti nyata atas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP akan dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ke depan, Pemkab Bandung Barat akan terus mempertahankan capaian yang telah diraih, sekaligus melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam mendukung visi kepemimpinan yang amanah bersama Wakil Bupati Asep Ismail,” tutup Jeje.***