Banjir Bandung Selatan Butuh Rp800 Miliar, Farhan Dorong Kolaborasi Bandung Raya

BANDUNG | SRIKANDIPOST – Banjir di kawasan Bandung Selatan tak cukup ditangani dengan memperbesar saluran air atau mengandalkan programy satu pemerintah daerah. Pemerintah Kota Bandung kini menyiapkan pendekatan baru melalui pembangunan kolam retensi berskala besar, sekaligus mendorong kerja sama lintas wilayah untuk mengatasi persoalan banjir yang kian kompleks.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan, kebutuhan anggaran awal untuk penanganan banjir diy kawasan timur diperkirakan mencapai Rp800 miliar. Angka tersebut menunjukkan besarnya pekerjaan teknis yang harus disiapkan, terutama untuk mengendalikan limpasan airy sebelum masuk ke kawasan permukiman.

Menurut Farhan, wilayah selatan Jalan Soekarno-Hatta menjadi salah satu kawasan yang membutuhkan perhatian serius. Secara umum, penanganannya dibagi menjadi dua wilayah, yakni bagian timur dari Buahbatu hingga Cibiru dan bagian barat yang meliputi kawasan Buahbatu, Muhammad Toha, Kopo, Cibaduyut hingga Cimindi.

Dalam keterangannya di Polrestabes Bandung, Jumat (2/10/2026), Farhan menjelaskan bahwa persoalan di kawasan timur berkaitan dengan perubahan pola aliran air dan keterbatasan daya tampung. Skema yang sebelumnya mengandalkan saluran besar untuk mempercepat aliran air dinilai berpotensi memindahkan risiko banjir ke wilayah kabupaten.

Karena itu, Pemkot Bandung mulai mengarahkan penanganan pada pembangunan kolam retensi berkapasitas besar. Fasilitas ini dirancang untuk menampung limpasan air sementara sebelum air dipompa kembali sesuai kebutuhan sistem pengendalian banjir.

Kolam Retensi Jadi Alternatif

Farhan menilai, perubahan tata guna lahan turut memperumit persoalan banjir. Kawasan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta yang dahulu memiliki fungsi sebagai area penampungan air kini telah berkembang menjadi kawasan terbangun.

Akibatnya, ruang untuk menahan limpasan air semakin terbatas. Kondisi ini menuntut rekayasa teknis yang lebih menyeluruh, bukan sekadar memperbesar saluran pembuangan.

Pembangunan kolam retensi dalam skala besar pun menjadi salah satu opsi yang tengah disiapkan. Namun, pelaksanaannya membutuhkan perencanaan matang, desain teknis yang terukur, serta dukungan pembiayaan yang tidak kecil.

Pemkot Bandung berencana mengonfirmasi desain penanganan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Apabila memperoleh persetujuan, pembiayaan akan diupayakan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan sumber bantuan lainnya.

Besarnya kebutuhan dana juga memperlihatkan bahwa penanganan banjir memerlukan tahapan perencanaan yang jelas, mulai dari penetapan lokasi, kapasitas tampungan, sistem pemompaan hingga keterkaitan dengan jaringan drainase yang sudah ada.

Batas Administrasi Bukan Batas Banjir

Tantangan yang tidak kalah besar berada di kawasan Bandung Selatan bagian barat. Wilayah ini memiliki keterkaitan aliran air dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, terutama di kawasan Cimindi.

Menurut Farhan, kondisi tersebut membuat penanganan banjir tidak bisa dibebankan hanya kepada Pemkot Bandung. Air yang mengalir melintasi wilayah administratif membutuhkan sistem penanganan yang terhubung dan kesepakatan bersama antardaerah.

Ia berharap Gubernur Jawa Barat dapat segera memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah terkait untuk merumuskan langkah penanganan yang terintegrasi.

Pendekatan yang diusulkan adalah solusi berbasis aglomerasi Bandung Raya, yakni kerja sama lintas daerah untuk menyelesaikan persoalan yang dampaknya dirasakan bersama.

Farhan menilai pola kolaborasi semacam ini penting karena persoalan lingkungan tidak selalu mengikuti batas wilayah pemerintahan. Ia mencontohkan penanganan kawasan Bandung Utara yang juga berkaitan dengan sejumlah daerah di sekitarnya.

Dengan demikian, penanganan banjir perlu melibatkan pembagian peran yang jelas, keselarasan perencanaan infrastruktur, serta komitmen pembiayaan dari masing-masing pihak sesuai kewenangannya.

Menunggu Langkah Konkret Provinsi

Harapan Pemkot Bandung kini tertuju pada percepatan koordinasi di tingkat Provinsi Jawa Barat. Tanpa kesepakatan bersama, pembangunan infrastruktur di satu wilayah berisiko tidak memberikan hasil optimal apabila tidak terhubung dengan sistem pengendalian air di wilayah lainnya.

Di sisi lain, rencana penanganan kawasan timur masih membutuhkan konfirmasi desain dan kepastian dukungan anggaran. Kebutuhan Rp800 miliar menjadi gambaran awal besarnya sumber daya yang diperlukan untuk membangun sistem pengendalian banjir yang lebih memadai.

Persoalan ini menempatkan Bandung Raya pada kebutuhan untuk bergerak dari penanganan yang terpisah-pisah menuju perencanaan kawasan secara terpadu. Kolam retensi, pengelolaan saluran, sistem pemompaan dan koordinasi lintas daerah perlu dirancang sebagai satu kesatuan.

Bagi warga yang setiap kali hujan harus menghadapi genangan, keberhasilan penanganan banjir bukan hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang dibangun. Ukuran utamanya adalah berkurangnya risiko genangan dan semakin terjaminnya aktivitas masyarakat.

Karena itu, percepatan koordinasi dan kejelasan realisasi program menjadi pekerjaan penting agar rencana penanganan banjir Bandung Selatan tidak berhenti pada tahap perencanaan.**(mc)

(Sumber bahan: Siaran Pers Diskominfo Kota Bandung, 2 Oktober 2026)