Bupati Jeje Apresiasi Atas Pemerintahan KBB Yang Dipimpinya Raih Opini WTP dari BPK RI atas LKPD 2025

 

SRIKANDIPOST,  KAB. BANDUNG BARAT,— Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menorehkan prestasi gemilang yang mencetak sejarah baru di bidang tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara resmi memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025. Capaian monumental ini menjadi manifestasi nyata atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut sejak LKPD tahun 2021, sekaligus menjadi raihan keenam kalinya secara keseluruhan.

​Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintahan, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat atas sinergi yang telah terbangun kuat.

​"Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Hari ini, Pemkab Bandung Barat kembali menerima Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun 2025. Ini bukan sekadar penghargaan, melainkan wujud nyata dari pencapaian visi dan misi kita bersama untuk mewujudkan Bandung Barat AMANAH," tegas Bupati Jeje Ritchie Ismail.

​

Bupati juga menambahkan bahwa prestasi ini membuktikan komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga amanah masyarakat Bandung Barat melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Keberhasilan ini bukan tanpa catatan penting. KBB berhasil mempertahankan opini WTP selama 5 tahun berturut-turut sejak 2021, sehingga opini WTP tahun ini menjadi yang keenam secara keseluruhan. Keberhasilan ini juga membuktikan bahwa sistem pelaporan dan pertanggungjawaban APBD telah terbukti berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang ketat.

​Meskipun meraih predikat tertinggi dari BPK RI, Bupati Jeje Ritchie Ismail memberikan catatan penting dan instruksi tegas kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak terlena.

Ia menegaskan bahwa predikat WTP harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kualitas pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur di Bandung Barat harus terus digenjot. Apresiasi khusus juga diberikan kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dalam mewujudkan capaian ini.                                                                                                Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan sistem pengendalian internal, meminimalisir potensi temuan, serta mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar senantiasa tepat sasaran demi kemajuan dan kemakmuran bersama.

​Sebagai informasi, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 ini diterima langsung oleh Bupati Bandung Barat bersama Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. (DISKOMINFOTIK KBB)