*Anggaran Perubahan KUA-PPAS 2025 Disepakati, Bupati Jeje: Setiap Anggaran Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat*

 

SRIKANDIPOST,  KABUPATEN BANDUNG BARAT,- Dalam semangat kebersamaan yang kental, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa penyusunan anggaran bukan sekadar angka dalam dokumen, melainkan cermin nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Hal ini disampaikannya dalam sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat yang digelar di Gedung Paripurna DPRD KBB, Lantai 4, pada Kamis (31/7/2025).

Rapat paripurna kali ini membahas empat agenda utama, yakni:

1. Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025,

2. Persetujuan bersama terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025,

3. Penandatanganan Nota Kesepakatan atas Rancangan Perubahan KUA-PPAS,

4. Sambutan resmi Bupati terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025.

Dalam sambutannya, Bupati Jeje menyampaikan apresiasi tinggi kepada DPRD Kabupaten Bandung Barat, khususnya Badan Anggaran yang telah bekerja secara intens dan bersinergi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta perangkat daerah lainnya.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD, terutama kepada Badan Anggaran yang telah bekerja tanpa mengenal lelah hingga sampai pada tahapan kesepakatan bersama," ujar Bupati Jeje.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 telah disusun berdasarkan sejumlah regulasi penting, antara lain Permendagri No. 15 Tahun 2024, Instruksi Presiden No. 1 dan 2 Tahun 2025, Keputusan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2025, serta berbagai surat edaran dan peraturan yang relevan.

Lebih lanjut, Bupati Jeje menegaskan bahwa kebijakan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam dokumen tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan, baik secara nasional maupun regional.

"Kami menyusun dokumen ini tidak hanya berpatokan pada aturan pusat, tetapi juga memperhatikan masukan-masukan dari Banggar DPRD demi optimalisasi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya alokasi anggaran berdasarkan kebermanfaatan yang nyata, bukan sekadar pelaksanaan administratif.

"Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa kebijakan dan anggaran bukan sekadar angka, tetapi cermin keberpihakan kepada rakyat. Setiap rupiah yang direncanakan harus menjawab kebutuhan masyarakat, terasa manfaatnya secara nyata, merata, dan menyentuh akar rumput," tegasnya.

Bupati Jeje juga menekankan bahwa perubahan KUA-PPAS ini selaras dengan visi Kabupaten Bandung Barat yang "AMANAH" — Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis.

"Mari kita pastikan setiap program yang dilahirkan benar-benar berdampak. Jalan yang memudahkan mobilitas warga, sekolah yang layak dan dekat, serta layanan kesehatan yang menjangkau hingga pelosok. Inilah hakikat pembangunan yang kita perjuangkan," katanya.

Ia menutup sambutannya dengan ajakan untuk terus menjaga kolaborasi, sinergi, dan semangat kebersamaan demi terwujudnya Bandung Barat yang lebih baik.

"Semoga kesepakatan hari ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga menjadi perhitungan keberkahan dan kebermanfaatan bagi seluruh warga Bandung Barat," pungkas Jeje.

Rapat paripurna ini menjadi tonggak penting dalam siklus perencanaan keuangan daerah, dan diharapkan menjadi landasan kuat untuk pelaksanaan pembangunan yang responsif, transparan, dan berpihak pada rakyat. '(d)